Indonesia terletak di pusat keanekaragaman hayati laut global dan memiliki sebagian besar wilayah Segitiga Terumbu Karang, sebuah kawasan yang menjadi rumah bagi 76% spesies karang dunia dan 37% spesies ikan terumbu karang dunia. Perikanan Indonesia bergantung pada keanekaragaman hayati laut yang luar biasa ini, tetapi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) semakin mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian, dan keberlanjutan jangka panjang industri perikanan Indonesia. Sementara itu, kondisi perikanan dan keanekaragaman hayati laut Indonesia diperburuk oleh perubahan iklim dan pandemi COVID-19, yang telah menghambat upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya ini secara efektif. Dibutuhkan sebuah program yang mendukung kemandirian dan kemampuan Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dengan meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta memperkuat tata kelola, fungsi, dan manfaat kawasan konservasi perairan. Kemitraan ini akan menanggulangi faktor utama yang menghambat terpeliharanya keanekaragaman hayati laut sehingga dapat memperkuat ketangguhan ekosistem laut, mendorong mata pencaharian lokal, dan meningkatkan ekonomi, ketahanan pangan, serta keamanan maritim. 

Lebih dari 30 juta orang Indonesia mengandalkan mata pencaharian dari hutan tropis yang luas. Dibutuhkan usaha untuk meningkatkan keberlanjutan inisiatif yang dapat menurunkan ancaman terhadap pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca karena pemanfaatan lahan yang tidak menjaga keberlanjutan di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Aceh. Semua provinsi tersebut adalah rumah bagi lahan gambut kaya karbon dan hutan tropis yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan menjadi habitat orangutan, badak, gajah, dan harimau. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial melalui praktik pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Keahlian, pelatihan, fasilitasi, dan pendanaan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan lahan dengan ekonomi inklusif dan pengembangan mata pencaharian. 

Energi Modern

Meskipun energi secara luas dipandang sebagai penggerak penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Indonesia berjuang untuk mencapai keseimbangan antara ketahanan, keadilan, dan keberlanjutan energi. Dengan pertumbuhan permintaan energi yang meningkat sekitar lima persen per tahun, Indonesia menghadapi tantangan ganda untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini sekaligus juga mencapai target penurunan emisi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia memberlakukan Kebijakan Energi Nasional yang memprioritaskan peningkatan ketahanan energi dan diversifikasi bauran energi untuk meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2025. Diperlukan transformasi sektor energi Indonesia menuju sistem yang lebih berkelanjutan, adil, dan dapat diandalkan, dengan partisipasi sektor swasta yang kuat untuk mendorong investasi di sektor energi, terutama untuk memajukan penerapan energi terbarukan yang hemat biaya, dalam memenuhi peningkatan permintaan energi Indonesia dan memberikan solusi berkelanjutan untuk memperluas akses terhadap energi. 

Air Minum, Sanitasi, dan Higiene (WASH) di Perkotaan

Upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, memperkuat infrastruktur WASH yang tangguh terhadap iklim, serta meningkatkan tata kelola sumber daya air di daerah perkotaan yang rentan harus melibatkan pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk peningkatan operasional, tata kelola, dan struktur keuangan dan pada saat yang sama menurunkan kerentanan terhadap guncangan karena iklim dan risiko terkait. Pendekatan inklusif yang berfokus pada masyarakat dan perempuan berpenghasilan rendah di perkotaan serta berupaya untuk mempromosikan dan meningkatkan peran perempuan di semua segmen di dalam sektor WASH. 

Sampah Plastik di Laut

Di Indonesia, sembilan persen atau 620,000 ton sampah plastik hanyut ke laut setiap tahunnya. Dibutuhkan sebuah usaha yang berkelanjutan untuk mengurangi sumber plastik laut dari daratan melalui sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang lebih baik. Pengelolaan sampah yang tidak baik menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dengan mencemari tanah, udara, dan air, dan memperparah krisis pencemaran laut dunia. Pengelolaan sampah yang tidak tepat, seperti pembakaran sampah secara terbuka, kini juga merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca dan bahaya lain bagi kesehatan manusia. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik di daratan yang mengalir ke laut, pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerjasama untuk memperkuat lingkungan yang mendukung dan membangun kapasitas untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan sampah. 

Sumber : https://www.usaid.gov/id/indonesia/environment